Total Tayangan Halaman

Senin, 21 Oktober 2013

Tugas Bahasa Indonesia

PENALARAN DEDUKTIF


Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi – proposisi yang sejenis, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar.
Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (antesedens) dan hasil kesimpulannya disebut denganconsequence (konklusi).
Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.
Contoh: Masyarakat Indonesia konsumtif (umum) dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan (khusus) dan kegiatan imitasi (khusus) dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial.
Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pebentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi.

Jenis penalaran deduktif  yaitu:
-Silogisme Kategorial = Silogisme yang terjadi dari tiga proposisi.
-Silogisme Hipotesis = Silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi konditional hipotesis.
-Silogisme Akternatif = Silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif.
-Entimen = Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan.

·         CONTOH PARAGRAF DEDUKTIF

Chairil Anwar terkenal sebagai penyair. Ia disebut penyair yang membawa pembaharuan dalam puisi. Ada yang mengatakan dia sebagai seorang individualis. Ada yang menilai bahwa ia seorang yang kurang bermoral dan plagiat karena ada sebagian kecil dalam gubahannya merupakan jiplakan dari puisi asing. Dalam sajak-sajaknya yang dikumpulkan dalam "Deru Campur Debu" memperlihatkan adanya perbedaan bentuk, corak, gaya, dan isi. Tanggapan orang terhadap Chairil berbeda-beda. Namun, bagaimanapun ia tetap seorang penyair besar yang membawa kesegaran baru dalam bidang puisi pada 1945.

Penarikan kesimpulan deduktif dibagi menjadi dua, yaitu penarikan langsung dan tidak langsung.

1.      Penarikan simpulan secara langsung
Simpulan secara langsung adalah penarikan simpulan yang ditarik dari satu premis. Premis yaitu prosisi tempat menarik simpulan.
Simpulan secara langsung:
1.      Semua S adalah P. (premis)
Sebagian P adalah S. (simpulan)

Contoh: Semua manusia mempunyai rambut. (premis)
               Sebagian yang mempunyai rambut adalah manusia. (simpulan)

2.      Semua S adalah P. (premis)
Tidak satu pun S adalah tak-P. (simpulan)

Contoh: Semua pistol adalah senjata berbahaya. (premis)
               Tidak satu pun pistol adalah senjata tidak berbahaya. (simpulan)

3.      Tidak satu pun S adalah P. (premis)
Semua S adalah tak-P. (simpulan)

Contoh: Tidak seekor pun gajah adalah jerapah. (premis)
               Semua gajah adalah bukan jerapah. (simpulan)

4.      Semua S adalah P. (premis)
Tidak satu-pun S adalah tak P. (simpulan)

Tidak satu-pun tak P adalah S. (simpulan)


Contoh: Semua kucing adalah berbulu. (premis)
               Tidak satu pun kucing adalah takberbulu. (simpulan)
               Tidak satupun yang takberbulu adalah kucing. (simpulan)

2.      Penarikan simpulan secara tidak langsung
Untuk penarikan simpulan secara tidak langsung diperlukan dua premis sebagai data. Dari dua premis tersebut akan menghasilkan sebuah simpulan. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum dan premis yang kedua adalah premis yang bersifat khusus.
Jenis penalaran deduksi dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu:
1.      Silogisme
Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposi (pernyataan) dan sebuah konklusi (kesimpulan). 
Contohnya:
-          Semua manusia akan mati
Ani adalah manusia
Jadi, Ani akan mati. (simpulan)

-          Semua manusia bijaksana
Semua dosen adalah manusia
Jadi, semua dosen bijaksana. (simpulan)

2.       Entimen
Entimen adalah penalaran deduksi secara tidak langsung. Dan dapat dikatakan silogisme premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui.
Contohnya :
-          Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari
Pada malam hari tidak ada sinar matahari
Pada malam hari tidak mungkin ada proses fotosintesis.

-          Semua ilmuwan adalah orang cerdas
Anto adalah seorang ilmuwan.
Jadi, Anto adalah orang cerdas.

Jadi, dengan demikian silogisme dapat dijadikan entimen. Sebaliknya, entimen   juga dapat dijadikan silogisme.

SUMBER :

Tulisan Bahasa Indonesia

RESENSI

PENGERTIAN 
     Kata “Resensi” berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja “revidere” atau “recensere” yang memilik arti melihat kembali, menimbang atau menilai. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah recensie. Tiga istilah tersebut mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas sebuah buku.


     Menurut “Kamus Istilah Sastra” yang ditulis oleh Panuti Sudjiman (1984), Resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas, atau mengkritik buku. Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberi pertimbangan kepada pembaca mengenai sebuah buku yang baru diterbitkan. Secara sederhana, resensi dapat dianggap sebagai bentuk tulisan yang merupakan perpaduan antara ringkasan dan ikhtisar berisi penilaian, ringkasan isi buku, pembahasan, atau kritik terhadap buku tersebut. Bentuk tulisan ini bergerak di subyektivitas peresensinya dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya tentang bidang itu.
     WJS. Poerwadarminta (dalam Romli, 2003:75) mengemukakan bahwa resensi secara bahasa sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik-tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki atau dibeli. Perbincangan buku tersebut dimuat di surat kabar atau majalah.
     Saryono (1997:56) menjelaskan Pengertian Resensi sebagai sebuah tulisan berupa esai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik-buruknya, kuat-lemahnya, bermanfaat-tidaknya , benar-salahnya, argumentatif- tidaknya buku tersebut. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku atau foto copi sampul buku.


CONTOH RESENSI

Judul Buku                    : 7 Keajaiban Rezeki

Penulis                          : Ippho D. Santosa
Penerbit                        : Elex media Komputindo
Tanggal Terbit              : April 2010
Jumlah Halaman          : 191
Jenis Cover                  : Hard & Soft Cover
Kategori                        : Motivasi
Teks                               : Bahasa Indonesia


Sedikit contoh resensi buku ini adalah :
Bab #1      Sidik Jari Kemenangan (Lingkar Diri)
 Semua orang mempunyai sidik jari masing-masing. Tentunya sidik jari antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalam sidik jari tersimpan sebuah kekuatan besar yang akan membawa kita menuju kesuksesan yang kita cita-citakan.
Bab #2   Sepasang Bidadari (Lingkar Keluarga)
Tahukah anda apa maksud Sepasang Bidadari ? Yang dimaksud sepasang bidadari adalah orangtua kita. Kita tidak akan pernah terlahir di dunia tanpa adanya orangtua. Orangtua adalah awal dari segalanya. Seluruh ridho Allah selalu ikut serta dalam ridho orangtua. Terutama bagi terbukanya pintu rezeki. Salah satu kiat lancarnya dan semakin terbuka lebarnya pintu rezeki kita yaitu dengan selalu menjaga hubungan baik dengan orangtua kita.
Bab #3   Golongan Kanan (Lingkar Diri)
Semua orang tentunya memiliki otak yang sama. Baik beratnya, jumlah sel, dan sebagainya. Hanya kualitas otak yang berbeda-beda. Otak seseorang dibagi menjadi 2 bagian yaitu otak kiri (golongan kiri) dan otak kanan (golongan kanan). Otak kiri berhubungan dengan ilmu pasti, algoritma, teratur. Otak kanan berhubungan dengan gambar, musik, imajinasi. Di dunia ini khususnya di Indonesia golongan kiri lebih mayoritas dibanding golongan kanan.
Bab #4   Simpul Perdagangan (Lingkar Sesama)
Sebuah negara dibagi menjadi 2 yaitu negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang yang ingin menjadi negara maju harus memiliki warga negara yang 2% bermatapencaharian sebagai pedagang atau pengusaha. Memang pada kenyataannya negara maju seperti Jepang dan Cina memiliki penduduk yang sebagian besar adalah pedagang. 
Bab #5   Perisai Langit (Lingkar Diri)
Alam menyediakan segalanya untuk kebutuhan kita. Di dunia ini hukum sebab dan akibat memang berlaku. Maka dapat dikatakan ada hukum DOA dan LOA (Law Of Attraction). Apa yang kita berikan kepada alam, itulah yang alam akan berikan kepada kita. Jika dalam doa kita memberikan energi positif bagi alam, maka alam juga akan bereaksi positif terhadap kita.
Bab #6   Pembeda Abadi (Lingkar Diri)
 Jika kita ingin menjadi golongan kanan dan menajdi pengusaha atau pemimpin untuk memajukan negara, kita harus memiliki ciri khas yang disebut pembeda abadi. Seorang pemimpin harus memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain. Untuk menjadi sesuatu yang muncul di antara mereka, kita harus memiliki pembeda abadi agar kita bisa diingat atau ditandai di benak banyak orang.
Bab #7  Pelangi Ikhtiar (Lingkar Diri)
 Yang diamksud ikhtiar dalam ilmu keagamaan adalah berusaha dan berdoa. Dan pelangi, yang dimaksudkan ini adalah jika kita menggabungkan kiat dari yang pertama hingga yang ketujuh ini, akan membuat kita memiliki suatu kekuatan besar dan luar biasa. Satu hal lagi yang tidak boleh ketinggalan adalah sedekah. Dalam sedekah juga tersimpan energi yang tidak kalah penting dan sangat hebat. Jika seseorang ingin menjadi seorang dermawan dan kaya, tidak perlu dan tidak harus pusing menjadi sarjana atau pegawai negeri. 
Secara umum inti-inti dari keajaiban-keajaiban di atas adalah sebagai berikut :
·                           Mengasah otak kanan, kreativitas, imajinasi, intuisi.
·                           Mengambil keputusan 1000 kali lebih cepat dengan otak kanan.
·                           Mengendalikan Law Of Attraction dan nasib dengan otak kanan.
·                           Melipatgandakan pengaruh dan go national 10 tahun lebih awal.
·                           Menjual lebih banyak dan lebih cepat serta lebih mahal.
·                           Memahami lagi amal yang melipatgandakan rezeki.
      Menguasai pintu-pintu rezeki dengan otak kanan.

sumber : http://www.info-asik.com/2012/11/contoh.resensi.buku.html, http://kumpulan-cerpen-salmah.blogspot.com/2010/05/meresensi-buku-dan-contoh-resensi.html, http://www.anneahira.com/contoh-resensi.htm

Kamis, 04 Juli 2013

Contoh Surat Pengaduan Konsumen

Untuk memudahkan pengaduan, maka akan dijelaskan bagaimana prosedur untuk dapat mengadu  dan bagaimana proses serta mekanisme penanganannya.

Pertama, cara yang dapat dilakukan untuk mengadu adalah melalui telepon, surat atau dating lansung. Pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu :
  1. Hanya minta informasi atau saran (advice), maka telpon itu cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan advice pada saat itu dan selesai.
  2. Pengaduannya untuk ditindak lanjuti. Jika konsumen meminta pengaduannya ditindaklanjuti, maka si penelepon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis.
  3. Kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen.
  4. Wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen.
  5. Menyertakan barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya (kwitansi pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dll).
  6. Apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke pelaku usaha. Jika belum pernah, maka konsumen dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu.
  7. Cantumkan tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut.
Kedua, setelah surat masuk, resepsionis meregister semua surat-surat yang masuk secara keseluruhannya (register I). Selanjutnya surat diberikan kepada Pengurus Harian setidaknya ada tiga yaitu (a) ditindaklanjuti/ tidak ditindaklanjuti (b) bukan sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas. Surat di disposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dilakukan register II Khusus sebagai data pengaduan.

Ketiga, setelah surat sampai ke personil yang menangani maka dilakukan seleksi administrasi disini berupa kelengkapan secara administrasi.

Contoh Surat Pengaduan
PT SATRRIA HUDA
JALAN PONDOK CIPTA 166, BEKASI
TELEPON (021) 8892358, FAKSIMILE (021)97755511

Nomor             :           204/AA/I/2013 01 Juli 2013
Lampiran         :           1 Lembar
Perihal             :           Pengklaiman

YTH. Direktur PT KOPERCIP GAMINA
Jalan Pondok Cippta
Bekasi
Dengan hormat,

Sehubungan dengan kedatangan barang yang telah anda tawarkan sesuai surat penawaran No. 413/XI/II/2013 pada tanggal 10 Juni 2013, kami merasa adanya beberapa barang yang mengalami kerusakan. Seperti mesin fotocopy merek HP yang tidak dapat bekerja secara maksimal, dikarenakan adanya cacat pada badadn mesin. Oleh karena itu, kami mengajukan surat ini dengan tujuan ingin meminta pertanggung jawaban atas barang tersebut.

Demikian surat pengaduan ini kami buat. Atas perhatiaan anda kami ucapakan terima kasih.

Hormat kami,



sumber
http://nurarsive.blogspot.com/2010/12/contoh-surat-pengaduan.html
http://www.ylki.or.id/tata-cara-pengaduan-konsumen

Senin, 13 Mei 2013

Kasus Hukum Perikatan

Hukuman Sosial Bagi Para Koruptor

Ketika negara terlalu berpihak dan menguntungkan koruptor, timbul spirit dan gagasan baru dari masyarakat sendiri untuk ”menghukum” pelaku korupsi. Sebagian besar publik menyerukan perlunya penerapan sanksi sosial bagi koruptor, meski dinilai belum tentu efektif.

Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar pemerintah yang tampaknya terus mengalami ganjalan. Di luar soal polemik institusi, yaitu ”perseteruan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, ada pula persoalan sistemis, yakni penanganan dan pemidanaan pelaku korupsi. Ringannya hukuman bagi koruptor menjadikan publik belum bisa mengapresiasi sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan korupsi oleh pemerintah.

Catatan Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan, hingga Agustus 2012 sebanyak 71 terdakwa korupsi melenggang bebas di pengadilan tindak pidana korupsi. Kalaupun dihukum, mayoritas vonis hukuman bagi koruptor 1-2 tahun. Dengan demikian, cukup mudah bagi para koruptor melewati ”masa penderitaan” ketimbang pelaku kriminal biasa yang bisa mencapai beberapa kali lipat masa hukumannya.

Tiga dari empat responden jajak pendapat melihat kadar vonis yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi masih terlalu ringan dan dinilai tidak memberikan efek jera. Tidak heran, sinisme terhadap upaya pemberantasan korupsi tercermin kuat dari jajak pendapat kali ini. Hampir seluruh responden (89,9 persen) yang dihubungi di berbagai kota mengungkapkan ketidakpuasan akan situasi pemidanaan pelaku korupsi saat ini.

Pukulan telak bagi proses wacana dan gerakan pemberantasan korupsi bertambah saat sejumlah bekas terdakwa atau narapidana justru tetap bisa mengemban jabatan-jabatan publik. Peristiwa paling baru adalah pengangkatan Azirwan yang pernah dipidana 2,5 tahun penjara dalam kasus suap sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah berpedoman pada argumen ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menyebutkan, PNS yang dihukum kurang dari empat tahun tidak diberhentikan. Dari sisi aturan hukum, kebijakan ini tidak menyalahi undang-undang.

Namun, dari aspek moral dan etika, promosi ini dipandang tidak patut. Rohaniwan Franz Magnis-Suseno dalam buku Etika Politik (1987) menyebutkan peran etika politik untuk mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia yang berpedoman pada etika politik. Bila batasan itu dilanggar, akan muncul hukuman moral.

Aspek tanggung jawab dan kewajiban berhadapan pula dengan sumpah dan janji yang pernah diucapkan saat menjadi pegawai negeri (dalam UU Kepegawaian), yaitu bekerja dengan jujur dan mengutamakan kepentingan negara. Secara normatif, tengok pula pedoman umum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang semestinya menjadi pedoman para penyelenggara negara dalam mengedepankan semangat antikorupsi.

Promosi jabatan bagi Azirwan tak pelak menjadi pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah dan konsistensi sistem hukum dalam upaya pembersihan korupsi di negeri ini. Hebatnya lagi, Azirwan bukanlah satu-satunya contoh bagaimana koruptor masih mendapatkan ruang gerak di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir sedikitnya terdapat enam pejabat publik yang tetap dilantik meski terjerat kasus korupsi. Sejak disuarakan saat reformasi, publik terus menanti kemerdekaan negeri ini dari praktik yang telah menggerogoti moralitas bangsa. Sayangnya, tingginya asa masyarakat masih berjarak dengan kondisi realitas sesungguhnya.

Karena itu, tak heran bahwa publik melihat kini saatnya mekanisme ”hukuman sosial” diterapkan bagi koruptor. Sejauh ini hukuman sosial yang dimaksudkan adalah bentuk hukuman yang lebih bersifat sanksi di luar proses hukum positif. Artinya, hukuman itu berada di ranah nonformal sistem peradilan. Meskipun demikian, tak tertutup pula bentuk hukuman sosial menjadi salah satu bagian dari proses pemidanaan dalam kasus korupsi.

Gagasan bentuk hukuman sosial yang paling banyak disetujui responden adalah pengumuman koruptor di media massa, seperti televisi atau koran. Nyaris seluruh responden (92,8 persen) menyetujui bentuk hukuman tersebut. Bentuk berikutnya adalah mengajak masyarakat untuk tidak memilih pejabat korup dalam semua kontestasi politik. Terhadap bentuk itu, sebanyak 82,3 persen responden menyetujui. Bentuk ketiga paling ekstrem, yaitu mengucilkan dari pergaulan masyarakat, cenderung kurang disetujui.

Dibanding hukuman badan (penjara), hukuman sosial memang kurang dinilai efektif meredam aksi korupsi. Bagian terbesar publik jajak pendapat ini tetap melihat perlunya pengenaan hukuman badan yang lebih tegas ketimbang sekadar pengenaan hukuman sosial. Meski demikian, bercermin dari lemahnya aturan dan sistem hukum, sepertiga bagian responden menegaskan perlunya kedua mekanisme itu diterapkan bersamaan.

Penerapan hukuman sosial oleh masyarakat memang bisa dimaknai sebagai sebuah ”perlawanan publik” atas rasa putus asa publik terhadap kebijakan negara yang terlalu longgar bagi pelaku korupsi. Lebih jauh, korupsi dan berbagai penyimpangan etika dalam konteks politik bisa membahayakan perjalanan demokrasi karena menimbulkan krisis kepercayaan terhadap parlemen, bahkan negara.

Hukuman sosial bagi koruptor, menurut pengamat politik Universitas Airlangga, Kacung Maridjan, menyiratkan arti ”dipenjara” secara sosial, tetapi memiliki dampak yang tidak kalah dahsyat dibanding hukuman penjara fisik. Contohnya, kepala daerah yang terbukti korup bisa dihukum untuk menjadi tukang bersih-bersih kantor di tempat mereka menjadi kepala daerah dalam kurun tahun tertentu (Kompas, 24/8).

Selain rasa tidak puas, minornya pemberantasan korupsi dan keberpihakan kebijakan kepada pelaku korupsi menggugah kesadaran masyarakat untuk memberikan hukuman dengan caranya sendiri. Selama ini, penyelenggara negara dinilai terlalu permisif terhadap pelaku korupsi. Menilik fakta yang terjadi, aturan hukum dan komitmen aparatnya menjadi celah yang dapat dimanfaatkan koruptor untuk kembali menduduki posisinya.

Pengangkatan mantan narapidana korupsi dan sejumlah kebijakan permisif terkait praktik korupsi bisa mengikis moralitas bangsa. Etika dan moralitas politik bukan lagi menjadi pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya korupsi, tetapi juga berbagai polah tingkah politisi dan pejabat publik yang dinilai mulai menanggalkan etika dalam berpolitik.
Mayoritas responden menilai perlu larangan tegas terhadap narapidana korupsi untuk menjadi PNS. Larangan tegas terhadap narapidana korupsi untuk menjadi pejabat publik itu dimaksudkan agar muncul kepastian hukum untuk membangun moralitas politik yang lebih baik.

Analisa :
          Analisa menurut saya tentang “hukuman sosial bagi koruptor” itu seharusnya bisa ditegaskan di negara kita! Tidak hanya hukuman badan (penjara) saja yang dijalankan, melainkan antara hukum sosial dan hukum badan (penjara) harus diterapkan secara bersamaan. Agar para koruptor bisa berkurang di negara Indonesia ini.
          Entah siapa yang harus disalahkan? Pemerintahkah? Atau penegak hukum yang tidak adil dalam mengatasi masalah korupsi di negara kita? Menurut saya hukum di Indonesia tidak adil! Dan bisa diperjualbelikan bagi orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki jabatan tinggi (rakyat miskin) yang hanya bisa menerima hukuman bagitu saja tanpa ada pembelaan. Banyak contoh kasus di Indonesia seperti itu.
          Contohnya orang yang hanya mencuri sendal dimasjid bisa dipenjara puluhan tahun. Sedangkan orang yang mengambil uang negara (koruptor) hanya dihukum dalam kurun waktu 1-2 tahun penjara. Dimanakah keadilan itu berada? Tidak heran Indonesia termasuk peringkat ke-5 negara koruptor di dunia. Dan yang lebih memalukan lagi negara Indonesi termasuk peringkat pertama seAsia Pasifik. Sungguh sangat menyedihkan!
          Menurut contoh kasus diatas tentang “Azirwan” yang pernah dipenjara 2,5 tahun dalam kasus suap sebagai kepala dinas perikanan diprovinsi kepulauan Riau. Seharusnya tidak pantas mendapatkan hukuman yang seringan itu, karena kasus korupsi itu sangat merugikan negara. Apalagi azriwan tidak diberhentikan dalam pekerjaannya, karena PNS yang dipenjara kurang dari 4tahun diberhentikan.
Tetapi dalam aspek moral dan etika dipandang tidak patut karena Rohaniwan Franz Magnis-Suseno dalam buku Etika Politik (1987) menyebutkan peran etika politik untuk mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia yang berpedoman pada etika politik. Bila batasan itu dilanggar, akan muncul hukuman moral. Oleh sebab itui seharusnya hukuman sosial dan hukuman badan harus ditegkan secara  bersamaan agar negara kita bisa mejadi negara hukum yang adil.

Sumber :
http://www.beritakaget.com/arsip/contoh-kasus-hukum-perikatan.html 

Rabu, 30 Januari 2013

Kasus UKM

CONTOH KASUS UKM

Menurut data Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, di Indonesia terdapat sekitar 39 juta usaha mikro, usaha kecil 900.000. Usaha menengah hanya sekitar 57.000, serta perusahaan besar 2000-an. Namun dalam menjalankan usahanya yang tetap survive dalam menghadapi krisis ekonomi nasional, kebanyakan di sektor UKM ( Usaha Kecil Menengah ). Sektor ini terbukti mampu menggerakkan perekonomian nasional lewat modalnya yang sangat terbatas dimana tidak jarang para pengusaha di sektor ini menambah modalnya tidak lewat bank ,akan tetapi menggunakan modal yang berasal dari rentenir.
Salah satu hal klasik yang dihadapi oleh pengusaha di sektor UKM adalah terbatasnya modal yang diberikan oleh pihak bank serta peluang untuk mendapatkannya. Sebagai contoh , peluang konglomerat lebih besar dibandingkan UKM. Sampai kini tercatat, konglomerat sudah memperoleh kesempatan sebesar Rp 900 trilyun. Sementara, pengusaha kecil dan menengah hanya mampu diberi peluang sekitar Rp 50 trilyun, serta Kredit Usaha Tani (KUT) hanya Rp 7 tilyun.
Namun dibalik kesulitan terutama dalam mendapatkan modal banyak sektor UKM ternyata mampu bertahan menghadapi terjangan krisis yang menimpa ekonomi Indonesia. Salah satu contoh dari sektor UKM yang dapat menjalankan usahanya di tengah krisis ekonomi ialah di bidang jasa wartel dan warnet. Terbukti usaha di bidang ini banyak diminati oleh para pekerja yang terkena PHK akibat krisis. Sebab bidang usaha di bidang jasa wartel dan warnet dapat dikembangkan melalui uang pesangon yang diterima oleh pekerja yang terkena PHK. Namun ada satu hal yang menghambat pengusaha yang bergerak di bidang wartel dan warnet, yakni masalah modal yang digunakan untuk menampung kegiatan usaha mereka (dalam hal ini jenis kreditnya).


  • komentar
Dengan terbukti majunya UKM yang bermodalkan dari pesangon-pesangon pegawai yang di PHK harusnya kita lebih bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. jangan sampai ada lagi modal yang berasal dari rentenir, karena modal itu bukanlah modal yang bagus..
Untuk UKM ini seharusnya ada pengawasan dari pemerintah, tujuannya adalah untuk mengontrol UKM yang bermodalkan dari orang-orang yang memang pantas untuk melakukan UKM, bukan untuk para Konglomerat yang sudah mempunya perekonomian sangat baik. lebih baik modal yang dimiliki para konglomerat itu di pakai untuk berinvestasi pada perusahaan besar dalam negri maupun luar negri, agar tercapainya perekonomian yang baik untuk semua kalangan warga Indonesia ini.

sumber : http://queenchib.blogspot.com/2009/11/contoh-kasus-3.html

Selasa, 16 Oktober 2012

Ekonomi Koperasi

TUGAS SOFTSKIL


EKONOMI KOPERASI

1. Bagaimana pendapat/masukan/saran anda untuk kemajuan koperasi di Indonesia.

BENTUK KOPERASI.

1. Harus digalakkan oleh pemerintah
* Galakan Pembentukan Koperasi mulai dari daerah daerah kecil, tiap RW (jumlah anggota
adalah tiap penghuni RW tersebut).
2. Pemilihan Pengurus harus murni dari Anggota Koperasi Setempat.
* Khusus saat ini mungkin anggota di kota-kota bisa memilih
berdasarkan intelektual dan kondisi pekerjaan seseorang
(misalnya ; kebetulan pengurus adalah pengangguran korban
PHK !, rasanya akan ada tenggang rasa sesama anggota.
asal tiap pengurus berani mencalonkan diri !)
3. Harus menyerupai (mirip)sebuah perusahaan publik. Harus untung !!
dan merupakan perusahaan terbuka, siap di Audit oleh anggota
Kapan saja di perlukan !!

KANTOR DAN LOKASI.

1. Karena di kota jarang ada bangunan kosong.
* Kalau terpaksa sementara pakai sekretariat RW
* Kalau kebetulan dekat dengan kompleks perumahan
bisa minta sama Developer bangunan yang belum laku/kosong.
* Kalau terpaksapun bisa kontrak ruko/toko orang lain tentu
yang kosong dengan harga damai !!
2. Lokasi tentu saja harus dekat dengan tempat tinggal anggotanya
kalau perlu di tengah pemukiman anggotanya.

SUMBER DANA.
1. Tentu saja Iuran anggota tiap bulan,yang tidak boleh memberat-
kan anggota.
2. Titipan anggota berupa simpanan, yang harus berbunga dan
bersifat sukarela tapi berjangka.
3. Ketentuan besar uang iuran dan simpanan ditentukan oleh
anggota sendiri. tentu iuran minimal harus cukup untuk hidup
bulanan koperasi.

HASIL PRODUKSI KOPERASI
1. Bisa berupa barang/benda atau jasa (pengangkutan)
2. Berupa uang.(misalnya daerah koperasi tersebut di huni oleh
golongan menengah dan keatas.(seperti Pondok Indah,Pluit)
3. Gabungan keduanya.

JARINGAN KOPERASI
1. Disinilah peran pemerintah atau induk koperasi yang sudah
ada dan besar.
2. Harus di koordinir keangotaan sehingga saling mengetahui
produk setiap koperasi !!
3. Harus dibantu sarana perhubungan.
* misalnya telepon sebagai badan sosial.(harus keputusan
dari pemerintah !)
* Kendaraan dengan bunga rendah sebagai alat transportasi
koperasi ! (tidak boleh selain truk pengangkut)

CARA KERJA SEBAGAI CONTOH :

1. KOPERASI yang ber-produksi uang, bisa membantu membeli atau
menyalurkan (ekspor) barang dari koperasi yang berproduksi
barang/benda !
2. KOPERASI yang ada sebaiknya mempunyai standar peralatan
kantor: - Telepon dan mesin tik atau komputer+printer
- Mesin Fax (mungkin kalau ada email tidak perlu)
di samping alat tulis biasa.
3. SESAMA KOPERASI kalau sudah tahu dan saling mengenal,
bisa dan boleh langsung berhubungan.
SEHINGGA mungkin memperpendek jalur dan JARAK Distribusi
barang !! ( MURAH !)
4. Untuk kasus barang tertentu,terutama yang terbatas.
Pemerintah bisa mengatur dengan sistem Jatah (sejumlah
kebutuhan anggota setiap bulan misalnya !) sehingga
mengurangi kemungkinan pedagang belanja lewat koperasi !!
kecuali untuk barang merek dan model tertentu ! yang bebas
saja di pasarkan oleh produsen besar (yang harus berjumlah
banyak, sehingga TIDAK ADA MONOPOLI Barang)
Misalnya yang lagi nge-trend MINYAK GORENG !

5. IURAN ANGGOTA KOPERASI
minimal bisa untuk menggaji pengurus dan membiayai kantor
KOPERASI.

6. SIMPANAN ANGGOTA, Boleh berbunga tapi lebih kecil dari
Bunga Bank ! karena kalau ada anggota kepepet dan layak
di bantu boleh pinjam dengan bunga kecil juga jadinya.
Toh kalau KOPERASInya kaya, uang lebih bisa di deposito pada
Bank dan keuntungan bisa untuk sesama anggota juga.

7. Pengurus KOPERASI jangan lama-lama, terserah anggota,
sebaiknya ada kompetisi sebelum memilih pengurus,
seperti pengungkapan program. Dan waktu pengurus pun
dalam memimpin koperasi terserah anggota, boleh saja kalau
mau dan mampu se-umur hidup. atau malah cuma sebulan !!!

8. KOPERASI yang sudah berdiri, sebaiknya terserah anggotanya
mau di bentuk dan dijadikan apa ! asal ada rapat anggota
yang cukup sering.
Misalnya: dalam tiap RW kan ada beberapa RT, nah tiap RT
mempunyai wakil yang boleh usul untuk rapat setiap, misalnya
sebulan sekali untuk mendengar Laporan Pengurus.

9. KETETUAN LAIN tentang KOPERASI mirip kayak di buku pelajaran
si Sekolah deh, rapat umum dan sebagainya. biar anggota yang
pernah sekolah sampai tahu hal tersebut tidak keliru praktek !!!

PENGURUS KOPERASI

1. Tergantung kesepakatan anggota-nya !
2. Harus di gaji !!
minimal sama dengan upah minimum !
3. Kalau koperasi sudah besar dan banyak kegiatan, layaknya
Perusahaan, Ketuapun harus punya pembantu (sekretaris)
dan pengurus yang lebih lengkap.


2. Pengertian Koperasi sebagai Sokogurunya perekonomian Indonesia.

      UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang  perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena:

1) Koperasi mendidik sikap self-helping.
2) Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus  lebih diutamakan daripada kepentingan dri atau golongan sendiri.
3) Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
4) Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Ada 9 asas pembangunan nasional yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan (GBHN, 1988) yaitu:

1) Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.

2) Asas Manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan P elestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang       berkesinambungan dan berkelanjutan.

3) Asas Demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4) Asas Adil dan Merata, bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.

5) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan,bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, jiwa dan raga, individu, masyarakat dana negara, dan lain-lain.

6) Asas Kesadaran Hukum, bahwa dalam pembangunan nasional setiap warga     negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

7) Asas Kemandirian, bahwa dalam pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.

8) Asas Kejuangan, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih     mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan.


9) Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam pembangunan nasional dapat   memberikan kesejahteraan lahir batin yang setinggi-tingginya,penyelenggaraannya perlu menerapakan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan tekonologi secara seksam dan bertanggung jawab dengan memperhatikan   nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.


sumber : http://groups.yahoo.com/group/indonesia